MELIHAT secara seksama semua yang telah dan akan terjadi dalam pilpres 2024, maka sudah layak dan sepantasnya pemerintah atas nama Seluruh Rakyat Indonesia untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk pilpres ulang.
Pilpres ulang ini akan menunjukkan betapa tangguhnya Rakyat Indonesia membela apa yang disebut ‘adil’, kata dasar yang ditulis dua (2) kali dalam dasar-dasar negara Pancasila. Bahkan Indonesia bisa kasih pelajaran untuk pilpres Amerika dalam hal demokrasi yang jujur dan beradab.
Tulisan ini akan menjadi bola salju silent majority dari masyarakat Indonesia yang percaya dan/atau yakin ada kehidupan sesudah kematian, di mana pemerintahan Indonesia yang sekarang sudah pasti tidak demikian halnya.
Kita semua sudah paham bahwa pilpres ini hanya memberikan kesamaan politik satu orang satu suara dan tidak memberikan kesamaan ekonomi meski sudah empat (4) kali pilpres sebelumnya. Terlihat jelas kasat mata bahwa presiden-presiden dan capres-capres tidak paham sama sekali perintah ‘bagi’ dalam Sila ke-lima (5).
Jadi, jelas ada masalah ketidakadilan dalam pilpres ini. Lagipula adakah keberesan politik dan ekonomi dalam pemerintahan ini? Cukup sudah segala permainan ‘mind control/kontrol pikiran’ dari pemerintah atas masyarakat lewat segala macam propaganda manipulatif dan penuh tipu daya lewat segala macam platform medianya yang menggunakan gelombang radio dan frekuensi.
Kaum militer, farmasi, dan hampir seluruh pemerintahan di bumi ini memang menggunakan gelombang radio dan frekuensi elektronik untuk mengendalikan kognitif-pikiran dan perilaku penduduknya.
Sekarang tidak perlu lagi mempermasalahkan pilpres ini curang atau tidak berlangsung dengan jujur-adil karena banyaknya intimidasi maupun anomali (penyimpangan), dll, dsb. Indonesia tidak perlu masuk dalam keruwetan-keribetan njelimet seperti dalam pilpres Amerika terakhir antara Joe Biden dan Donald Trump.
Soal algoritma (algorithm) mesin hitung KPU sudah lama saya sampaikan kepada media massa maupun elite-elite politik Indonesia.
Masalah algoritma ini sangat rumit-njelimet karena melibatkan sistem informasi dan teknologi canggih mutakhir dalam hubungan antar satelit negara-negara di bumi ini. Saya jadi teringat bahwa tiga (tiga) hari sesudah Ketua KPK Antasari Azhar kirim tim audit ke IT KPU jaman SBY, kemudian terjadilah insiden penembakan caddy golf.
Jelas bahwa Presiden Joko Widodo tidak cakap sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan dalam penyelenggaran pilpres ini. Presiden Joko Widodo ada dalam situasi konflik kepentingan yang tak terukur dalam pilpres ini.
Dengan demikian, pilpres ini dapat dan bisa diulang dengan mekanisme UUD 1945 seperti yang terjadi ketika jaman Suharto. Pilpres akan diselenggarakan idealnya oleh triumvirat mendagri, menlu, dan menhan. Untuk ini maka Prabowo harus mundur sebagai menhan.
Menhan bisa saja dijabat oleh wamenhan sekarang. Menkeu harus siap untuk pilpres ulang ini. Bahkan segala macam tukin-tukan-tukon bisa saja dilipatgandakan untuk seluruh petugas pilpres. Termasuk atas segala insentif uang kepada kaum TNI/Polri/PNS dan pensiunan diteruskan dan ditambahkan.
Demikian juga segala macam bansos maupun tunai terus dilakukan tanpa perlu mengganggu subsidi BBM. Joko Widodo dengan predikat presiden boleh saja terus meresmikan hasil-hasil pembangunan walau kepemilikan akan banyak pindah tangan ke Bank Dunia bila utang Covid19 ditagih mulai April 2024 ini.
Dan dalam bulan Mei 2024 ini akan diselenggarakan ‘voting tertutup’ dalam WHO PBB tentang pandemi berikutnya yang akan diikuti 193 negara. Sudah terbayang sikap pemerintah Indonesia yang sekarang dalam voting tersebut.
Pendapat saya pribadi adalah bahwa karena bapaknya sukses dalam program Covid19 di Indonesia, maka anaknya akan melakukan kesinambungan program yang sama atas Indonesia.
