Oleh: Karmeta Syahwan Nurfadillah (Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran) dan
Dr. Yusa Djuyandi, S.IP., M.Si (Dosen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
APA yang terlintas dalam benak setiap orang ketika berbicara tentang “Pembangunan”? Pembangunan mengisyaratkan adanya perubahan yang melingkupi seluruh sistem sosial; politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.
Hal tersebut kini diwujudkan, salah satunya dalam rangkaian agenda yang disepakati dan diadopsi oleh 193 negara untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).
SDGs sendiri telah menjadi manifestasi dari agenda pembangunan global yang mencakup berbagai bidang: sosial (kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender) lingkungan dan sumber daya (akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi, keberlanjutan ekosistem laut dan darat) ekonomi (lapangan kerja, industri, infrastruktur, konsumsi dan produksi), dan politik (kelembagaan, kemitraan) yang diharapkan lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
Agenda ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan diharapkan akan berhasil pada tahun 2030.
Namun, mendekati akhir dari implementasi SDGs, dunia masih harus menghadapi kenyataan dari isu-isu global yang membuat kehidupan manusia semakin tidak menentu. Krisis kesehatan yang melanda akibat pandemi Covid-19 telah berimbas sedikitnya di sekitar 220 negara/wilayah – 15 Juni 2021 berdasarkan data WHO, total 175.987.176 orang terinfeksi dan 3.811.561 di antaranya meninggal dunia.
Covid-19 telah menelan banyak korban jiwa di dunia. Lantas bagaimana virus mematikan itu berdampak pada kemiskinan global? Pandemi Covid-19 mampu menerjunkan ekonomi global pada perlambatan bahkan resesi yang menurut The World Bank dan International Monetary Fund (IMF), merupakan yang terburuk pasca-Perang Dunia Kedua dan krisis finansial global 2007-2008. Hal ini bahkan telah menambah rumitnya permasalahan yang dihadapi masyarakat global, yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran, runtuhnya industri multisektor, meningkatnya utang negara-negara, hingga terjadinya ketimpangan ekonomi dan akses kesehatan.
Pandemi ini memiliki efek ekonomi langsung dan konsekuensi jangka panjang pada pembangunan. Alih-alih meningkatkan pencapaian agenda pembangunan global, negara dan masyarakat dunia justru ditantang menghadapi masalah baru, dengan potensi kemiskinan yang justru meningkat hingga 44 juta orang pada tahun 2030 karena terdampak pandemi.
Merujuk pada penelitian UNDP, hal ini berimplikasi pada pekerjaan rumah negara-negara di dunia yang menjadi bertambah – tak hanya memulihkan kemajuan pembangunan yang hilang karena pandemi, tetapi juga mempercepat pengentasan kemiskinan.
Bagaimana dengan Indonesia? Munculnya Covid-19 memperparah kemiskinan dan ketimpangan di nusantara ini. Pada pertengahan Februari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita resmi statistik terbarunya. Tercatat selama September 2019 – September 2020, sebanyak 2,76 juta orang di Indonesia terjun ke garis kemiskinan.
Jika dipersentasekan, sebesar 10,19% penduduk Indonesia masuk kategori miskin pada September 2020, angka itu meningkat 0,97% terhadap September 2019. Sementara itu, 40% penduduk Indonesia berada pada posisi rentan dalam hal kemiskinan.
Seperti telah diprediksi, data menunjukkan peningkatan kemiskinan yang mengkhawatirkan, sebuah perkembangan yang jelas terkait dengan krisis Covid-19 yang sedang berlangsung. Pembatasan sosial dan bisnis yang diberlakukan oleh pemerintah (baik di dalam maupun di luar negeri), yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, pada gilirannya menyeret aktivitas ekonomi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada tingkat global, pengentasan kemiskinan dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan paling penting oleh negara berkembang, maupun negara maju. Namun, mengentaskan kemiskinan bukanlah soal mudah, belum lagi kondisi ini diperparah dengan adanya Covid-19. Hal ini membutuhkan asumsi tentang bagaimana memperkirakan pertumbuhan dan bagaimana pertumbuhan tersebut akan berdampak pada orang dalam kategori miskin, bersama dengan komplikasi lain seperti bagaimana menghitung kemiskinan untuk negara-negara dengan data usang atau tanpa data sama sekali.
Semua ini menunjukkan bahwa memperkirakan berapa banyak kemiskinan global akan meningkat akibat Covid-19 adalah tantangan dan disertai dengan banyak ketidakpastian.
Meski begitu, harapan tentu masih ada. Untuk mengurangi bencana ekonomi sebesar ini dan mencegahnya merugikan jutaan orang di dunia, pemerintah harus memperkuat sistem perlindungan sosial yang ada.
Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menjangkau masyarakat, terutama yang paling rentan – memantau dan menangani arus Covid-19 dengan baik agar masyarakat dan industri dapat kembali beroperasi seperti sedia kala pada waktu yang diharapkan. Jika dampak Covid-19 lebih lama dari perkiraan, pemerintah harus bersiap-siap!. (*)
