JAKARTA— Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan lembaga anti rasuah (KPK) tidak perlu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lagi selama Pilkada serentak berlangsung. Hal tersebut ia katakan setelah menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Clausa (DR. HC) dari IPDN kepada Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“Saya kira ndak usah OTT kita panggil aja satu-satu,” kata Zulkifli kepada wartawan, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (8/3/18).
Zulkifli mengungkapkan dengan sistem demokrasi saat ini, proses Pilkada membutuhkan biaya besar. Sehingga, setiap calon yang berniat maju harus mencari biaya besar untuk memenuhi kebutuhan kampanyenya.
“Dengan sistem saat ini sekarang, biaya pilkada mahal, biaya iklan mahal, biaya pertemuan mahal dari mana anggarannya,” ungkap dia.
Ia memaparkan diperlukan perbaikan sistem Pilkada di Indonesia. salah satunya perubahan biaya saksi di Pilkada yang sebelumnya ditanggung oleh Calon Kepala Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah.
“Kalau tidak begitu yah itu caranya masing-masing. Nah kalau cara masing-masing, pasti kemungkinan besar melanggar UU itu besar sekali,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut beberapa calon kepala daerah berpotensi kuat menjadi tersangka. Tetapi Agus tidak menyebutkan nama-nama yang terindikasi melakukan tindakan korupsi.
“Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu. Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat, mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu,” ujar Agus saat diwawancarai wartawan setelah mengisi Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3). (nif/rmol)
