JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Untuk pemerintahan periode kedua, Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menunjuk jaksa agung dari kalangan partai politik. Meskipun diketahui Nasdem masih mengincar kursi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan apabila nantinya jaksa agung tidak dari partai politik. “Apapun itu terserah bapak presiden. Oke,” ujar Surya Paloh di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (14/8).
Surya Paloh juga mengatakan, untuk urusan formasi kabinet, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat. Siapa saja yang bakal membantunya selama lima tahun mendatang itu hak presiden. Sehingga Nasdem menyerahkan dan mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi. “Apapun bentuknya itu hak perogratif presiden,” katanya.
Sekadar informasi, Nasdem masih mengincar kursi jaksa agung. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate berharap supaya Nasdem kembali dipercaya untuk menempati posisi jaksa agung oleh Presiden Jokowi. “Mengenai Jaksa Agung tentu Bapak Presiden yang tentukan, tapi kalau masih percayakan kepada kader Nasdem itu baik bagi kami,” ujar Johnny beberapa waktu lalu.
SebelumnyaSekadar informasi, Presiden Jokowi menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. “Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).
Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung pengganti Muhammad Prasetyo. Sehingga masih merahasiakannya kepada awak media.
Adapun posisi jaksa agung di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diisi oleh M Prasetyo. Dia diketahui sebagai kader dari Partai Nasdem. Namun Nasdem mengklaim Prasetyo sudah mengundurkan diri dari Nasdem setelah ditujuk oleh Jokowi. Sementara itu, Surya Paloh juga mengaku tidak masalah jika menjadi ketua umum parpol yang paling terkahir diberitahu soal posisi menteri. Karena baginya yang terpenting adalah Jokowi menyampaikan itu langsung padanya. “Mungkin saya barangkali yang terakhir ya. Ya tidak apa-apalah,” katanya sambil tertawa.
Bagi Surya Paloh, apapun keputusan Presiden Jokowi dalam memilih kabinet. Nasdem akan mendukungnya. Termasuk mengenai pembagian jatah profesional lebih besar mendapatkan porsi menteri ketimbang dari partai politik. Misalnya 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik. “Apapun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak perogratif presiden,” pungkasnya.
Diketahui, Jokowi sempat menyatakan, komposisi kabinet selanjutnya bakal lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang partai politik. Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. “Kabinet sudah final. Komposisi 45 parpol, 55 profesional,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut nama-nama menteri telah disampaikan kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Sehingga tinggal dirumuskan saja. “Partai sudah diberitahu nama-nama anggota kabinet,” katanya.
(wan/jpg)
