RADARSUKABUMI.com – JAKARTA– Tugas memberantas praktik pungutan liar (pungli) tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas antar semua pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, kementerian, lembaga, TNI, dan masyarakat Indonesia.
Begitu kata Sekretaris 1 Kemenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Tahun 2018 di Bogor, Jawa Barat, Senin (10/12) malam. Agus mewakili Menkopulhukam Wiranto yang berhalangan hadir.
Dia menjelaskan bahwa sinergitas ini sangat penting lantaran di tahun ini anggaran Saber Pungli menurun drastis. Dari Rp 30 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 9 miliar di tahun 2018.
Terlebih, tim juga mengalami penurunan jumlah personel. “Pada tahun 2016 ada sebanyak 228 anggota, dan tahun 2017 sebanyak 247 anggota, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 99 anggota,” kata Sesmenko Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/12).
Dalam kesempatan ini, dia juga menguraikan beragam masalah yang sekarang terjadi di Saber Pungli. Di antaranya, masalah di Unit Pemberantasan Pungli (UPP) daerah.
Anggaran terbatas yang ada pada pemerintah daerah berimplikasi pada minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Saber Pungli.
