“Bahkan, di Provinsi Riau dan Papua, Pemdanya belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Saber Pungli. Selain itu, masih terdapat UPP yang belum aktif dalam melakukan kegiatan Satgas, baik sosialisasi maupun operasi tangkap tangan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti masalah tumpang tindih tugas dan personel pada kegiatan saber pungli. Sebab, personel Saber Pungli juga memiliki kegiatan rutin di instansi masing-masing, sehingga tidak dapat menjalankan tugas pada Satgas Saber Pungli atau UPP secara optimal. “Adanya anggapan bahwa Satgas Saber Pungli domain polisi, sehingga instansi lain kurang proaktif dalam kegiatan Satgas Saber Pungli,” pungkasnya.
Hal senada diakui Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko. Meski, Satgas Saber Pungli mengalami banyak kendala, tapi dia tetap berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Untuk tahun 2018, jumlah laporan yang diterima sudah 2 ribu sekian. Namun demikian sekarang pelaku pungli sudah tidak berani lagi, sudah jera, karena begitu tertangkap mereka langsung dihukum, dan ini mudah-mudah ke depan sudah berkurang,” kata Widiyanto.
(ian)
