JAKARTA — Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer. Tidak hanya digaungkan aktor politik pendukung pemerintah, sistem pemilihan yang pernah diberlakukan pada era Orde Lama dan Orde Baru itu juga didengungkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12) malam.
Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengisyaratkan jika kepala daerah dipilih DPRD, itu akan menekan anggaran negara. ”Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. (Seperti, Red) Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujarnya.
Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang. ”Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” kata ketua umum Partai Gerindra tersebut.
Presiden berharap perbaikan itu bisa mengurangi beban anggaran negara ke depan. ”Berapa puluh triliun rupiah habis dalam 1–2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya.
Praktik Politik Uang
Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengajak semua pihak tidak lupa tentang latar belakang lahirnya pilkada langsung. Salah satunya representasi calon yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. ”Juga ada praktik politik uang, di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Fenomena keputusasaan masyarakat atas calon yang dipilih DPRD itu pun menimbulkan masalah. Salah satunya, protes keras dengan merusak kantor DPRD. ”Pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan politik berbiaya tinggi,” terangnya.
