JAKARTA— Meski 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak kendaraan motor maupun mobil, Ketua DPP PKS, Pipin Sopian yakin kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup tak akan menghambat pembangunan di daerah.
Menurut Ketua DPP PKS, Pipin Sopian, berkurangnya pendapatan pajak daerah akibat kebijakan tersebut bisa ditutupi jika Pemerintah pusat menaikan anggaran transfer ke daerah. “Jadi kalau kita cara berpikirnya gini.
Potensi berkurangnya APBD itu bisa diselesaikan oleh APBN, meningkatkan transfer dari pusat ke daerah,” kata Pipin Seperti dikutip dari kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini), Kamis (29/11).
Politisi muda PKS tersebut menegaskan, perlu itikad kuat dari pemerintah pusat dan semua pihak untuk menjalankan kebijkan kontoversial tersebut.
“Betul bahwa gagasan baru itu memang tidak mudah, selalu ada pro dan kontra, sebagaimana DP nol persennya Anies Baswedan di DKI, tetapi ketika dilaksanakan pemerintah pusat mau meniru untuk PNS,” tuturnya
Diketahui, perdebatan di jagat media sosial ramai membahas kebijakan yang diusulkan oleh Partai besutan Sohibul Iman tersebut. Pendapat pro dan kotra saling sambut dengan mamsing-masing argumentasi.
(son)
