JAKARTA– Merebaknya isu mahar politik jelang Pilpres 2019 membuktikan ketidaksiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi pemilu. Setidaknya itu yang disampaikan Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam dalam diskusi bertajuk ‘Bawaslu Macam Mandor di Zaman Belanda’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/9). “Bawaslu tidak siap mengawasi pemilu serentak ini. Publik sudah tahu dinamikanya sudah tinggi. Contoh isu mahar politik,” ucap Roy.
Roy berharap, Bawaslu segera melakukan proses evaluasi kinerja jajarannya. Hal itu untuk memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjamin Pilpres 2019 berlangsung demokratis dan transparan. “Paling tidak sebetulnya kita berharap ada proses evaluasi. Paling tidak, punya review menghadapi pemilihan capres-cawapres apakah sudah berlangsung demokratis dan transparan,” kata Roy.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief menuding PKS dan PAN menerima mahar masing-masing Rp 500 milliar dari cawapres yang saat ini berpasangan dengan Prabowo Subianto yakni Sandiaga Uno. Lantas, hal tersebut dilaporkan oleh Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu, Frits Brqmy Daniel ke Bawaslu.
Namun, Bawaslu memutuskan tidak meneruskan kajian dugaan pemberian mahar politik oleh Sandi Uno ini karena salah satu saksi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief tak memenuhi undangan pemeriksaan.
(lov)
