JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Usai Jokowi dinyatakan sebagai pemeng di Pilpres 2019, partai-partai pendukungnya serentak mengklaim jadi pihak yang paling berjasa mendudukan pria asal Solo itu di kursi presiden. Jatah kursi menteri jadi imbalan wajib bagi mereka. Menanggapi hal itu, Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad meminta Joko Widodo untuk percaya diri menggunakan hak prerogatifnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan menyusun kabinet.
“Presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah karena dipilih oleh rakyat, selama masa kampanye dia kan udah janji-janji, jadi itu (menteri) semua ditujukan untuk memenuhi keinginan kebutuhan aspirasi rakyat yang memilihnya secara spesifik maupun rakyat Indonesia secara umum,” ujarnya seperti dilansir Kantor Berita RMOL (grup koran ini), Rabu (17/7).
Jokowi, kata Nyarwi, memang berhak mempertimbangkan suara dari partai pendukung. Namun demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap harus memilah-milah menteri yang terbaik untuk bisa menunaikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Nah itu yang perlu dikedepankan sebenarnya. Karena tujuan utamanya ada di sana,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga harus bisa melihat karakter dari setiap partai pengusungnya setelah berkecimpung lima tahun di pemerintahan serta di dunia politik. Tentu saja dia bisa memilih, artinya presiden tidak harus mengikuti atau didikte dari para ketua umum partai itu loh,” paparnya.
(son/rmol)
