Pengamat: Penentuan Pasangan Jangan Ada ‘Kawin Paksa’

Pengamat Politik Munandi Saleh
Pengamat Politik Munandi Saleh

SUKABUMI – Pengamat Politik Munandi Saleh mengatakan dalam upaya menyatukan pemikiran antara bupati dan wakilnya memerlukan kesabaran dalam memahami setiap perbedaan.

Yang paling penting mengerti dan jelas dalam membangi tugas bupati dan wakilnya dengan tidak memunculkan ego masing-masing ketika melaksanakan tugasnya. Makanya, seharunya kalau bisa dalam menentukan pasangan tersebut tidak secara ‘kawin paksa’ itu bisa memperdekat kepada keretakan.

Bacaan Lainnya

“Kalau ingin awet dari awalnya jangan ada ‘kawin paksa’, karena antara bupati dan wakilnya merupakan satu kesatuan. Ibarat rumah tangga, kita harus saling mengerti mana hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Undang-undang, wakil adalah ban serep (pengganti red). Jadi komitmenya harus dibangun sejak awal, “terang Munandi Saleh saat dihubungi koran ini, “terangnya.

Biasanya terjadinya kawin paksa ini faktor dari partai pengusung yang secara paksa mengawinkan pasangan tersebut, padahal pasangan itu tidak cukup mau saja tetapi harus memiliki kesamaan visi dan misi, pasalnya mereka bekerja selama lima tahun kedepan bukan sehari dua hari.

Dari itu dirinya berpendapat penentuan pasangan ini sesuatu perlu dipertimbangan oleh partai pengusung, jangan hanya adanya keuntungan saja tetapi harus melihat program kedepan pasangan yang mereka usung. Dan terutama tidak bermasalah ditengah jalan akibat tidak sejalan antara bupati dan wakilnya, pasalnya kemajuan Kabupaten Sukabumi diawali dengan penentuan pasangan.

“Ya membangun komunikasi tidak bisa secara cepat, harus mengenal karakter satu sama lain. Karena, kedua pemikiran itu harus menjadi satu dalam visi misi dan itu yang akan dijalankan bersama-sama bukan hanya oleh bupatinya tetapi wakilnya ikut berperan, makanya disini harus saling mengerti dan memahami kekurangan. “cetusnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk itu dirinya berpendapat agar tidak muncul ketidakharmonisan dalam perjalanannya, tentunya harus dibangun komitmen dan perjanjian sebelum pasangan ini muncul dan daftar ke KPU.

“Bupati dan wakilnya, harus bisa kerja sama dan sama-sama bekerja, jadi bukan kedepankan suka dan tidak suka. Tetapi harus mengedepankan visi misi untuk membangun Kabupaten Sukabumi kedepan, “jelasnya.

Suatu daerah akan berhasil ketika pejabat daerahnya bersama-sama tanpa keributan, kalau dalam keluarga harus ada pranikah sebelum menikahnya dengan dibangun beberapa komitment. “Intinya kalau sudah komitmen bersama-sama lepaskan ego masing-masing demi kemajuan suatu daerah, “tukasnya. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *