Bagi partai politik yang lolos parliamentary threshold, kata Rifki, tidak dilakukan verifikasi faktual. “Jadi 9 parpol yang ada di parlemen sekarang, itu tidak dilakukan verifikasi faktual,” kata dia.
Menurut dia, proses verifikasi faktual terhadap parpol yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat meliputi kunjungan ke kantor partai politik untuk dicek kepengurusan, kondisi kantor dan keterwakilan 30 persen kaum perempuan.
“Baru dilanjutkan dengan verifikasi keanggotaan, anggota partai yang sudah diserahkan ke KPU,” kata dia.
Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pencatutan nama warga oleh partai politik saat mendaftarkan partainya ke KPU.(*)
