Selanjutnya, ada juga Putusan nomor 15/PUU-V/2007 yang menyebutkan bahwa UUD tidak menentukan batas usia minimum tertentu untuk semua jabatan pemerintahan, atau lembaga, atau komisi negara. Artinya, UUD menyerahkan penentuan batas usia kepada pembentuk UU.
“Sehingga dalam kasus ini pun sebetulnya menurut saya, harus menjadi wilayah dari pembentuk UU untuk menentukannya,” tegasnya.
Bahkan kata dia, ketika ada aspiratif untuk proses penataan agar sinkron persyaratan batas usia menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden, wakil presiden, komisi negara, dan anggota DPR, hal tersebut tetap menjadi wilayah pembentuk UU, tidak diputus oleh MK.
“Karena kalau itu diputus oleh MK, maka satu menurut saya akan semakin membuka peluang intervensi ke MK, karena itu kan kemudian MK mengambil alih wilayah dari pembentukan UU, dan ketiga mengambil alih wilayah dari pembentuk UU, dan ketika mengambil alih dari pembentuk UU, ya pembentuk UU bisa saja kemudian melakukan intervensi agar itu sesuai dengan aspirasi dari para anggota DPR ataupun pemerintah sebagai pembentuk UU,” pungkasnya.(*)
