POLITIK

Demi Kursi Ketua MPR, Ini yang Dilakukan Golkar dan Gerindra

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Kursi panas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diperebutkan antara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra. Demi melancarkan hajat, Golkar dan Gerindra gencar melobi seluruh fraksi agar memenangkan pertarungan ini.

Golkar sendiri mengajukan mantan Ketua DPR periode lalu, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet. Sementara, Partai Gerindra mencalonkan Ahmad Muzani.

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru direvisi, pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Jumlah itu terdiri dari perwakilan sembilan fraksi dan satu unsur DPD. Artinya, setiap fraksi akan mendapat jatah kursi pimpinan.

Setiap fraksi akan menyerahkan nama anggotanya yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Setelah itu akan dipilih satu orang menjadi Ketua MPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya telah melobi seluruh fraksi. Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diklaim telah memberikan sinyal dukungan kepada Bambang Soesatyo.

“Semua fraksi sudah dikomunikasikan tapi ada yang menyatakan terbuka, ada yang belum. Nasdem sudah, PPP sudah,” ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Amali, pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh fraksi akan mencalonkan Bambang Soestyo sebagai Ketua MPR. Ia berharap status Bambang Soesatyo sebagai mantan Ketua DPR dapat menjadi pertimbangan seluruh fraksi dalam memberikan dukungan.

Selain itu, kata Amali, sebagai partai yang memperoleh jumlah kursi DPR terbanyak kedua setelah PDI-P, Golkar berhak menempati posisi Ketua MPR. “Tentu dinamika di DPR lebih dari yang di MPR jadi pengalaman Pak Bambang Soesatyo di DPR, kami harapkan juga bisa jadi pertimbangan fraksi-fraksi untuk memberikan dukungan kepada Bapak Bambang Soesatyo,” kata Amali.

Fraksi Partai Gerindra tak mau kalah. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra di MPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa fraksinya juga telah melobi seluruh fraksi terkait posisi Ketua MPR, termasuk ke PDI-P.

Andre mengatakan, untuk menciptakan kestabilan politik nasional maka posisi Ketua MPR seharusnya menjadi milik Partai Gerindra. Sebab, posisi Ketua DPR telah ditempati oleh PDI-P sebagai partai politik pendukung pemerintah.

“Kalau soal lobi sampai saat ini kami sudah membangun komunikasi dengan seluruh fraksi di MPR dan DPD. Kita komunikasi juga dengan partainya Pak Utut, PDI-P,” ujar Andre.

“Kan pemerintah sudah direpresentasikan oleh Pak Jokowi, di DPR oleh Puan Maharani dari PDI-P,” kata Andre.

Menambahkan pernyataan Andre, anggota DPR RI terpilih Heri Gunawan menambahkan bahwa demi menghindari situasi The Winner Takes It All, maka yang layak mendapatkan kursi Ketua MPR adalah Gerindra.

“Wajar jika Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR sebagai langkah konkrit demi keseimbangan politik. Walaupun Partai Golkar memiliki kursi terbanyak kedua di MPR, tetapi harus digarisbawahi bahwa Gerindra adalah peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu lalu,” kata Heri Gunawan.

Diminta berembuk Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah meminta Golkar dan Gerindra berembuk untuk menentukan posisi Ketua MPR. “Silakan mereka berembuk berdua, silakan musyawarah. Setelah itu baru kita akan lakukan penetapan ketua dan wakil. Prinsipnya karena jumlah pimpinan sudah 10, kita harapkan bisa bermusyawarah,” kata Basarah.

Basarah pun membantah pernyataan politsi Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut adanya lobi-lobi oleh Bambang Soesatyo saat makan siang bersama pimpinan fraksi di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa saat itu pimpinan fraksi menggelar rapat untuk membahas mekanisme pemilihan pimpinan MPR.

Sebagai kandidat, Bambang Soesatyo ikut hadir dalam rapat, sedangkan Ahmad Muzani diwakili oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino. Perwakilan seluruh fraksi hadir, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Nah, dari hasil itu disepakati pemilihan pimpinan MPR harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat,” ujar dia. “Terhadap calon-calon yang ingin maju sebagai ketua MPR silakan saling bermusyawarah. Setelah itu baru dilakukan paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua MPR,” ucap Basarah.

(kompas/izo/rs)

Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button