BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengajak seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan termasuk media massa untuk bersama-sama menyukseskan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan hajatan besar ini dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Ini adalah hajatan besar maka semuanya harus mengambil peran. Penyelenggara pemilu dengan tupoksinya, kemudian pemerintah daerah juga dengan tugasnya, aparat keamanan dengan kewajibannya,” ucap Hedi dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Terkait media massa, Hedi menilai insan pers memiliki peranan penting dalam menyukseskan Pilkada 2024, yakni bagaimana informasi yang berkaitan dengan pilkada bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Media adalah salah satu pihak yang ikut menentukan sejauh mana informasi ini tersampaikan kepada publik, bahwa 27 November itu kita akan kembali datang ke TPS guna memilih gubernur dan memilih bupati atau wali kota sesuai dengan daerahnya masing-masing,” tuturnya.
Dengan adanya peran insan pers, kata Hedi, KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini meningkat dua persen atau menjadi 75 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kami punya kepentingan besar kepada rekan-rekan media ini, agar partisipasi pemilu di Jawa Barat ini bisa naik minimal dua persen dari angka pilkada sebelumnya 73 persen,” ujarnya.
Hedi memandang peran media massa sejauh ini sudah sangat membantu dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024. Terlebih, tahapan pilkada sendiri sudah masuk pada tahap pendaftaran calon di semua tingkatan.
“Sejauh ini karena tahapannya sudah semakin krusial, jadi media pun secara alamiah mereka sendiri yang mencari-cari informasi, kalau sebelumnya kita sendiri yang butuh media karena bagaimana memastikan kepada masyarakat bahwa kita ini mau ada pilkada di 27 November,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, Tantan Sulthon meminta insan pers tetap bersikap kritis dalam mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat pada Pilkada 2024. “Sebagai pilar keempat demokrasi, kita harus bersikap. Misalkan sekarang Humas KPU memberikan rilis, terus kita tulis copy paste aja sesuai itu. Kita harus kritisi juga, ini sesuai tidak dengan kepentingan masyarakat,” ucap Tantan.
Bukan hanya urusan KPU, kata Tantan, hal tersebut juga berlaku untuk rilis-rilis yang diterima insan pers dari masing-masing tim sukses calon kepala daerah.
“Apakah benar tidak informasi yang disampaikan. Apakah hanya sekedar untuk mereka melambungkan namanya. Atau hanya sekedar memberikan kesan positif ke masyarakat. Bener ga visi yang disampaikan itu,” ucapnya.
Menurutnya, dengan mengedepankan sikap kritis tersebut maka masyarakat pun tidak akan mudah dibodohi oleh janji-janji manis para calon kepala daerah.
“Sehingga masyarakat tidak dibutakan dengan hanya sekedar lipstik, di Instagram bagus, di media sosial bagus. (Jadi jangan) media juga malah larut membagus-baguskan,” ujarnya.
