Bahkan, jumlah saksi diprediksi lebih banyak daripada jumlah petugas TPS. ’’Jumlah partainya saja 16. Belum saksi paslon, juga saksi anggota DPD,’’ lanjut Arief.
Prediksi awal KPU, stakeholder yang terlibat di setiap TPS bisa 25 orang, bahkan lebih bila formasi saksi peserta pemilu lengkap. Menurut Arief, dari keseluruhan anggaran, hanya anggaran honor yang tidak bisa dihemat.
Sebab, nominal honor per petugas di setiap tingkatan sudah ditentukan. Masih ada sejumlah komponen yang bisa dihemat. Yang utama tentu saja logistik.
Dari kotak dan bilik suara saja, penghematannya mencapai 70 persen. Belum termasuk anggaran untuk logistik lain yang juga bisa dihemat setelah KPU memakai sistem lelang elektronik. Beberapa hal lain juga bisa dihemat. ’’Misalnya, sosialisasi. Kalau mau dihemat, berarti kegiatannya berkurang,’’ tuturnya.
Kemudian, anggaran verifikasi untuk 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM juga tidak dipakai 100 persen. Sebab, yang mendaftar hanya 40-an. Belum lagi bila setelah pemungutan suara tidak ada sengketa, anggaran sengketa tidak perlu digunakan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui, pemilu 2019 adalah yang terberat sepanjang sejarah.
