Tokyo, Jepang – Dunia usaha menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki wawasan global. Tak hanya dari segi keilmuan, namun juga kemampuan berbahasa asing. Menyikapi hal ini, Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke perusahaan PERSOL Global Workforce yang berlokasi di Tokyo, Jepang selama 3 hari dimulai pada Selasa (6/6).
Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin Kerjasama dengan PERSOL Global Workforce sebagai perusahaan human resource untuk bisa memberikan akses kepada mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) sehingga memiliki kesempatan untuk magang atau internship ke Jepang.
Adapun tujuan dilaksanakan program magang ini antara lain adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha di bidang pertanian/peternakan, meningkatkan mutu lulusan Polbangtan/PEPI, mengembangkan kapasitas SDM Pertanian, transfer teknologi dan mindset dalam berusaha agribisnis, meningkatkan jejaring kemitraan usaha pertanian, dan meningkatkan peluang ekonomi kedua negara dalam bentuk ekspor komoditas pertanian.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan Kementan terus memfasilitasi generasi muda agar bisa terjun menjadi petani serta wirausaha pertanian.
Menurutnya, pendidikan vokasi punya peran penting hasilkan petani milenial yang berjiwa entrepeneur. “Melalui pendidikan vokasi kita menghubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru,” tambahnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menuturkan bahwa sekarang ini dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.
“Sudah saatnya pertanian dikelola oleh generasi milenial yang menggunakan kreativitas dan inovasinya sehingga pertanian kedepan menjadi pertanian modern yang tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tetapi juga berorientasi ekspor. Saat ini kita telah memiliki banyak petani milenial sekaligus enterpreneur di bidang pertanian,” paparnya.
Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut Kementerian Pertanian juga berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang dalam rangka mendapatkan dukungan dalam kerjasama kegiatan permagangan mahasiswa dan alumni Polbangtan serta berdiskusi mengenai pasar Jepang dan peluang-peluang yang bisa diambil oleh para petani sehingga produk lokal bisa bersaing di pasar global khususnya Jepang.
Atase Pertanian KBRI di Jepang, Andi menyampaikan sistem pasar Jepang dan kelemahan produk Indonesia sehingga sulit untuk masuk pasar ekpor Jepang. “Ekspor ke Jepang harus berkualitas tinggi karena Jepang memiliki standar kualitas yang sangat tinggi dan reputasi sebagai negara yang menghargai produk-produk berkualitas tinggi”, ujarnya.
Menurut Andi, masyarakat Jepang sangat memperhatikan detail, kebersihan, keawetan, dan kualitas keseluruhan produk. Selain itu, persaingan di pasar Jepang sangat ketat, dan produk ekspor harus memenuhi persyaratan dan standar yang ketat. Jepang juga dikenal sebagai produsen berkualitas, sehingga produk ekspor harus menunjukkan kualitas yang sebanding atau bahkan melebihi produk lokal.
Hubungan bisnis jangka panjang dengan mitra bisnis Jepang juga didasarkan pada kualitas yang konsisten. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengekspor ke Jepang harus fokus pada penelitian, pengembangan, kontrol kualitas, dan memastikan produk memenuhi standar yang berlaku di pasar Jepang.
Produk Indonesia perlu memenuhi atau melebihi standar untuk diterima di pasar Jepang. Untuk bisa mengekspor ke Jepang, produk Indonesia sebaiknya tidak lagi menerapkan standar SNI tetapi harus standar internasional.
Rencana aksi sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan dengan KBRI Jepang akan dilakukan focus group discussion (FGD) mengenai desiminasi bahasa sederhana kepada petani mengenai persyaratan ekspor. FGD ini menyasar para petani karena mereka adalah supplier utama dan tempat pertama untuk menjaga kualitas produk.
FGD ini nantinya akan dikomunikasikan kepada BPH Young Ambassador 2022 dan Young Ambassasor 2023. FGD ini penting dilakukan kepada petani agar para petani lebih mudah menerima informasi terkait SOP dan syarat-syarat kualitas produk sesuai dengan sertifikasi yang dibutuhkan, seperti persyaratan sanitasi, standar kualitas, dan prosedur pengemasan yang diperlukan untuk memenuhi standar ekspor. (wsd)
