SUKABUMI- Anggota Komisi IV DPR RI dapil Sukabumi, drh Slamet mendesak Satgas Pangan segera menindak tegas dan memproses hukum para pelaku pengoplosan beras premium. Di mana, saat ini ada ratusan merk beras premium yang diduga mencampurnya dengan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ini terjadi penipuan yang luar biasa. Di mana, warga yang seharusnya mendapatkan hak beras premium tetapi mendapatkan mendapatkan medium akibatbpengoplosan, atau sebaliknya harga premium tetapi mendapatkan medium,” ujar drh Slamet.
Menurut Slamet, berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada sebesar 80 persen beras subsidi dioplos untuk dijual sebagai beras premium. Praktik ini jelas merugikan masyarakat dan telah tersebar di sejumlah minimarket.
Praktik pengoplosan ini diperkirakan telah merugikan negara hingga dua triliun rupiah. Sepuluh dari total 212 produsen beras yang diduga terlibat telah diperiksa Bareskrim Polri. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahkan mengancam akan mengumumkan 212 merek beras tersebut jika produsen tidak memperbaiki mutu beras.
“Umumkan saja mana merk yang ikut terlibat dalam kasus ini, sehingga warga tidak dirugikan dan mendapatkan haknya. Kuncinya, satgas pangan harus bertindak tegas dan melakukan penegakan hukum dengan aturan jelas,” tegas legislator asal Sukabumi itu.
Pemerintah juga didorong untuk segera membuat regulasi yang jelas demi mengontrol mutu dan penyaluran beras subsidi, menutup celah penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Catatan saya terkait beras ini adalah tidak ada aturan hukum dan payung hukum untuk mengontrol beras bantuan ini. Kita sudah sampaikan ke badan pangan agar segera membuat regulasi untuk mengontrol bantuan beras bantuan tersebut,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengaku geram dengan para mafia yang memainkan beras sehingga harganya mengalami kenaikan, padahal pasokannya cukup tinggi. Tak hanya itu saja, beras yang dioplos pun juga berasal dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengkalkulasikan potensi kerugian negara akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp 10 triliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau sebesar Rp 2 triliun per tahunnya.
Ia menduga pengoplosan ini didukung oleh mafia beras. Selain itu, ada pihak yang tetap mendistribusikan SPHP di tengah musim panen raya. Padahal, bantuan SPHP resmi diberhentikan sementara sepanjang periode panen raya beberapa waktu lalu.
“Ini tidak boleh terjadi. Panen raya, kemudian diguyur SPHP, di Cipinang lagi. Lagi puncaknya 50 ribu ton per hari, stok, tiba-tiba diguyur SPHP,” pungkasnya. (why)
