PALABUHANRATU – Di tengah gencarnya program pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun, akhir-akhir ini kita mendengar dan menyaksikan di beberapa media sosial munculnya tagline “kematian sekolah swasta”. Tagline ini disuarakan oleh sekolah-sekolah swasta, khususnya SMK, yang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan drastis di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Salah satu wilayah yang merasakan turunnya minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah swasta, khususnya SMK, adalah Kabupaten Sukabumi. Informasi dari para kepala sekolah swasta menunjukkan penurunan jumlah siswa yang mencapai sekitar 20 hingga 50 persen.
Ketua MKKS SMK Kabupaten Sukabumi, Andriyana, menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah swasta, khususnya SMK.
Menurut Andriyana, ada dua faktor utama yang perlu menjadi kajian bersama terkait masalah ini. Meskipun demikian, sekolah swasta perlu melakukan introspeksi diri dan berusaha meningkatkan kualitas agar dapat menarik minat masyarakat salah satunya biaya gratis ke Sekolah Negeri.
“Program pemerintah yang memberikan biaya gratis bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri hingga tingkat SMA merupakan program yang baik dan perlu didukung oleh masyarakat. Namun, pemerataan bantuan seharusnya mencakup semua siswa, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Andriyana.
Andriyana menyebutkan bahwa di Kabupaten Sukabumi terdapat sekitar 167 sekolah SMK, terdiri dari 11 sekolah negeri dan 156 sekolah swasta. Kontribusi masyarakat melalui yayasan sangat tinggi dan perlu diapresiasi serta diberikan hak yang sama dengan sekolah negeri.
“Jika tidak ada sekolah swasta, bagaimana mungkin masyarakat di 48 kecamatan di Kabupaten Sukabumi bisa mendapatkan akses pendidikan hanya dengan 11 sekolah negeri? Salah satu perbedaan mencolok adalah perbedaan dana BOPD untuk sekolah negeri dan BPMU untuk sekolah swasta, yang nilainya cukup jauh berbeda,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir, kata Andriyana lagi sekolah negeri menerima dana sekitar 120 hingga 150 ribu per siswa setiap bulan, sementara sekolah swasta hanya menerima sekitar 600 hingga 700 ribu per tahun.
Padahal, sebagian besar orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas, sedangkan yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta sebagian besar berasal dari golongan menengah ke bawah.
“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang bersekolah untuk menentukan bantuan yang diberikan agar terjadi pemerataan bagi peserta didik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan demikian, pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemangku kebijakan dapat mengkaji berbagai aspek untuk meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta agar tidak ada kesan “dianaktirikan”, padahal sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” paparnya.
