Ibu dan Bapak Guru, Ini Skema Pengadaan Guru PPPK

  • Whatsapp
GRAFIS:FIJARSAEFULOH/RADARSUKABUMI

SUKABUMI – Seluruh guru honorer di Indonesia berkesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 mendatang. Adapun kapasitas yang disediakan pemerintah untuk menjadi P3K adalah sebesar 1 juta formasi.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi P3K ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi.

“Semua publik masyarakat akan bisa mengontrol dan melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi yang merasa dirugikan atau dicurangi terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta,” terang dia dalam siaran YouTube KEMENDIKBUD RI, Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, Senin (23/11).

Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta wajib membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id dan setelahnya memilih menu PPPK. Setelah itu calon peserta tinggal mengisi atau memenuhi keterangan yang diminta. Setelah pendaftaran, data akan dikirim ke sistem Kemendikbud.

Untuk diketahui, mereka yang bisa mengikuti seleksi ini adalah yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru honorer kategori 2 (HK2) dan yang sudah lulus seleksi pendidikan profesi guru (PPG).

“Guru yang mendaftar harus WNI, maka tentu saja nanti saat pendaftaran akan terkoneksi dengan data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu WNI,” imbuhnya.

Ketika telah melalui seleksi, hasil ujian juga akan langsung disampaikan ke BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan penetapan. Terkait dengan kontrak kerja, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, perjanjian kontrak dengan pegawai PPPK itu paling singkat dilakukan 1 tahun karena diperpanjang sesuai pencapaian kinerja dari PPPK.

“Seperti kesesuaian dari kompetensi, jadi kalau kompetensinya tidak pas maka kontrak PPPK bisa diputus dan yang bersangkutan bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain,” sambungnya.

Kemudian juga berdasarkan kebutuhan instansi, analisa beban kerja dan analisa beban kerja dari setiap ASN ataupun calon PPPK itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

“Kontrak bisa diperpanjang jika mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah gubernur/bupati/walikota,” terang Suharmen.

Dia pun memberikan penjelasan terkait dengan penghentian perjanjian kerja yang dibagi menjadi tiga kategori, antara lain dihentikan terhormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan dengan tidak hormat. (sai)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *