JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) di Indonesia tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu pun menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dia mengimbau kepada seluruh pemda agar tepat waktu menyampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020. Menurutnya, hal ini tengah diurus oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.
“Sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu. Insya Allah tepat waktu lah, kita akan bangun komunikasi terus-menerus,” kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).
Pihaknya mengaku memiliki sejumlah kriteria dan variabel untuk melihat APBD yang disahkan pemda. Ini untuk melihat aspek-aspek kebutuhan di daerah dan kesesuaian dengan Program Prioritas Nasional.
“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur, misalnya masalah pendidikan itu 20 persen, masalah kesehatan 15 persen, nah ini affirmative action harus dikerjakan. Tapi kita juga mendorong dan menyampaikan supaya pendidikan dan kesehatan tadi dalam bahasa Bapak Presiden jangan membuat program hanya ‘sent’, tapi program itu benar-benar ‘delivered’. Artinya dirasakan menyentuh masyarakat,” terang Tito Karnavian.
Mantan Kapolri ini juga meminta agar APBD setiap pemda menyentuh program-program untuk kepentingan masyarakat daripada alokasi untuk aparatur. “Ada program yang menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20 persen, sementara untuk aparaturnya 50-an dan 60 persen. Padahal harusnya terbalik, program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” jelas Tito. (jpg)
