Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan, APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif. Sebab pandemi Covid-19 yang masih melanda membuat kondisi menjadi serba tidak pasti.
BACA JUGA :Sosok Mbah Jambrong Jampang Surade, Dukun Sakti Sukabumi yang Miliki Uang Palsu Rp1,5 Milyar
“Kunci kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan. Maka DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal, baik itu pada legislasi, anggaran serta pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Selain pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2022, rapat paripurna DPR RI hari ini juga beragendakan pertanggungjawaban APBN 2020. Rapat paripurna digelar gabungan virtual dan fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
