JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan urusan minyak goreng bukan merupakan persoalan yang mudah untuk ditangani oleh pemerintah, karena terdampak harga di tingkat global.
Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Rakernas V organisasi relawan Projo, di Jawa Tengah, Sabtu, yang disaksikan secara virtual di Jakarta.
“Minyak goreng ini bukan persoalan mudah. Sudah sejak awal Januari saya melihat naik, naik, naik, kenapa? Sama seperti harga pangan lain, karena harga internasionalnya tinggi, harga globalnya tinggi, semua barang mengikuti, ketarik ke sana, karena harga minyak goreng terutama di Eropa, Amerika, naiknya tinggi,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara menekankan sudah beberapa kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan harga minyak goreng, namun harga tetap naik. Hingga akhirnya Presiden memutuskan menghentikan ekspor minyak goreng.
“Tapi itu juga kebijakan yang tidak mudah. Begitu disetop, harga TBS (Tandan Buah Segar) sawitnya jatuh, turun. Petani sawit, pekerja sawit, 17 juta orang. Negara ini dipikir gampang, tidak mudah,” kata Presiden Jokowi.
Di sisi lain, kata Presiden, selain urusan petani dan pekerja sawit, pemerintah juga memikirkan urusan penerimaan negara, dari pajak sawit, bea ekspor sawit, bea keluar sawit, serta PNBP dari sawit, yang nilainya sangat besar, mencapai kurang lebih Rp60-70 triliun.
“Besar sekali, padahal APBN sangat membutuhkan penerimaan negara. Jadi kenapa sampai 4 bulan kita tidak berani setop ekspor itu, juga karena itu. Tapi ini kuncinya sudah ketemu.Ini dalam 1-2 minggu InsyaAllah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14 ribu,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden pun mengakui terpaksa menekan produsen besar untuk menurunkan harga minyak goreng, demi kepentingan masyarakat banyak. “Saya sebenarnya tidak senang menekan-nekan mekanisme pasar, itu tidak senang, tapi yang ini terpaksa harus dilakukan, harus dilakukan,” kata Presiden Jokowi.
