Rapat yang dihadiri Kabareskrim Komjen Wahyu Widada, Ridwan Kami, Menkumham Yasona Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas itu kata Mahfud MD memutuskan bahwa selain melakukan pendampingan, Kemenag dan Tim juga diberi wewenang penuh untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggara pendidikan berikut dengan tenaga pendidik (Tendik).
“Dan tim yang ini tadi diberi wewenang asasment terhadap penyelenggara pendidikan maupun tenaga0tenaga pendidik, untuk menyelenggarakan pendidikan ponpes al zaytun sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Untuk teknis pelaksaannya, Mahfud MD mengatakan pemerintah memberi jaminan keamanan melalui Bareskrim Polri kepada siapapun di lingkungan pesantren, untuk melakukan pemeriksaan atau langkah-langkah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Termasuk ini ada bareskrim, memberikan jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses2 hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. jadi ada bareskrim yang akan memberikan jaminan keamanan, siapa yang akan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku”.
Meski begitu, ia meminta warga Pesantren Al Zaytun untuk tidak panik dan melakukan tindakan yang dirasa benar namun ternyata melanggar hukum. Karena, lanjut Mahfud hak-haknya seluruh warga pesantren Al Zaytun sepenuhnya akan tetap dilindungi. (*)
