JAKARTA— Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan. Kemarin (2/12) Polri mengamankan 44 orang yang mencoba untuk mengajak masyarakat Papua merayakan 1 Desember.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, penangkapan 44 orang itu dilakukan di tiga tempat berbeda, yakni Abepura, Lapangan Trikora, dan Japut. Mereka berupaya untuk mempengaruhi masyarakat. ”Maka, kami melakukan penangkapan,” ujarnya.
Setelah menangkap dan memeriksa, Polri tidak melakukan penahanan terhadap mereka. Ke-44 orang tersebut lalu dibebaskan dan diserahkan ke kuasa hukum mereka. ”Yang pasti, kami berupaya membuat situasi di Papua kondusif,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa memang ada penangkapan terhadap sejumlah massa lain di beberapa kota. Namun, jumlahnya sedang diinventarisir. ”Yang pasti kami berupaya untuk melakukan pengamanan,” tuturnya.
Sementara itu, mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa pendekatan terhadap masyarakat Papua selama ini kurang tepat. Pemerintah saat ini mengklaim telah membangun dan menyejahterakan.
”Namun, kenyataannya pembangunan lebih banyak dilakukan pemerintahan sebelumnya,” terangnya. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah meratakan pembangunan antara Papua dengan daerah lainnya. Intinya, bagaimana membuat kesejahteraan rakyat Papua sama. ”Bukan dengan represi dan sebagainya,” tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini Papua memiliki sejarah kelam persoalan hak asasi manusia (HAM). Dia menjelaskan, pemerintah dulu berjanji untuk menyelesaikannya. Namun, hingga kini persoalan HAM di Papua terpinggirkan. ”Imi masaahnya,” ujarnya.
Dia meminta agar pemerintah menyelesaikan pada inti persoalan. Bukan pendekatan keamanan yang kurang tepat. ”Perlu penyelesaian menyeluruh,” terangnya.
Perlu diketahui 1 Desember dianggap merupakan hari kemerdekaan Papua Barat. Hingga saat ini masih ada kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang masih berupaya menggoyang keutuhan NKRI. (idr/agm)
