Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta pemerintah tak hanya memberikan BLT migor, tetapi juga mencari solusi mengurai akar masalah tata niaga migor selama enam bulan terakhir. Kekuatan pemerintah harus menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis, termasuk migor. ’’Tapi, saat ini swasta lebih superior daripada pemerintah terkait dengan kebijakan harga minyak goreng,’’ ungkapnya.
Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, lanjut Nevi, seharusnya pemerintah tegas menjalankan undang-undang. Serta mampu mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air. Dengan demikian, negara tak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT.
