JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa pelatihan aparatur harus berorientasi pada efektivitas nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas administrasi atau sertifikat semata.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri Nusron menekankan bahwa sertifikasi harus mencerminkan kompetensi sesungguhnya. Ia menegaskan perlunya evaluasi mendalam jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil ujian pelatihan dan kinerja petugas di lapangan. “Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ujarnya.
Selain itu, Nusron menginstruksikan agar pelatihan strategis yang terbukti efektif pada tahun sebelumnya kembali diaktifkan. Targetnya adalah seluruh SDM, termasuk petugas hukum, memiliki kompetensi yang memadai, siap bersertifikasi, dan mampu memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.
Sejalan dengan arahan Menteri Nusron, Kepala Badan Pengembangan SDM (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa pada 2026 telah dijadwalkan beragam program pelatihan. Namun, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah (Kanwil) untuk menilai efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan.
“Masukan dari Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan, penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapat pimpinan kali ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang mengikuti secara daring dari berbagai daerah.
Langkah ini menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk membangun SDM yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap pelatihan berdampak langsung pada kualitas pelayanan pertanahan yang dirasakan masyarakat. (Den)
