JAKARTA – Telatnya seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2022 membuat masyarakat ketar-ketir soal seleksi tahun depan. Apalagi, tahun ini didominasi oleh seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Menjawab kegundahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, bahwa pemerintah akan membuka Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN tahun 2023.
Kabar baiknya, bukan hanya untuk formasi PPPK tapi juga calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). ”Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023,” tegasnya, di Jakarta, Senin (26/12).
Pada pengadaan tahun 2023, kata dia, ada empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia (SDM). Pertama, pelayanan dasar. Yakni guru dan tenaga kesehatan. ”Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal,” jelasnya.
Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Pada rekrutmen CPNS ini, pemerintah memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.
Termasuk, talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.
Terakhir, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Pemerintah sendiri masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital ini.
”Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman,” ungkap Mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Sementara itu, untuk PPPK, fokusnya masih sama. Yakni, pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Lebih lanjut, Anas menyampaikan, bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu.
Seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran. ”Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua,” sambungnya.
Atas keputusan rekrutmen ini, Anas pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023-nya. Data tersebut kemudian akan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (mia)
