Menko Airlangga: Presiden Jokowi Sampaikan Catatan Baik Ekonomi RI ke IMF

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto
MENJELASKAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai mengikuti kunjungan Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva di Istana Bogor, Minggu (17/7/2022)

JAKARTAPresiden Joko Widodo (jokowi) menerima kunjungan Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva di Istana Bogor, Minggu (17/7/2022). Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Menko) Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Airlangga menuturkan, ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Jokowi kepada perwakilan IMF. Antara lain, catatan bagus pemerintah terkait kondisi perekonomian Indonesia, penanganan pandemi Covid-19, dan presidensi G20 Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Bapak Presiden menyampaikan ekonomi Indonesia relatif sedang baik dan dimana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan ekonomi 5,01 persen, kemudian juga dalam situasi ekonomi dibanding negara lain, kita punya GDP ratio 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen,” kata Airlangga dikutip dari Sekretariat Presiden, Minggu (17/7/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Presiden juga menyampaikan defisit APBN masih sekitar empat persen dan neraca perdagangan Indonesia selama 26 bulan surplus. Airlangga mengatakan, situasi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan negara-negara lain.

“Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil yaitu sekitar tiga persen,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah berharap IMF bisa terus mendukung kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini.

Pemerintah Indonesia berharap narasi positif terus dilakukan emerging countries beserta IMF. Sebab, pemerintah khawatir kondisi inflasi yang naik di berbagai negara dan tingkat suku bunga akan masuk rezim baru.

Pos terkait