JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar Rakortas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Salah satu materi yang dibahas yakni terkait masalah kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Mahfud mengaku telah mengecek ke sejumlah lini di bawah koordinasinya terkait informasi pencekalan Rizieq oleh pemerintah Indonesia. Dia memastikan sampai sekarang belum ada bukti yang membenarkan pencekalan tersebut.
“Kami tadi berdiskusi mengecek ke semua lini, jalur-jalur yang kami miliki, jalur Menteri Agama, jalur Mendagri jalur Menko Polhukam itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/11).
Oleh karena itu, Mahfud menyebut pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, dia meminta Rizieq untuk berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi dan menyelesaikan permasalahan berikut.
“Kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya diserahkan kepada Menteri Agama, kepada Menko Polhukam, atau Mendagri nanti akan diprosesnya,” imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan sejauh ini Rizieq belum melaporkan masalahnya ke Kedubes atau Konjen Indonesia di Arab Saudi. Kabar pencekalan ini baru tersiar hanya melalui media sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terhambat untuk memberikan bantuan jika tak ada laporan dari Rizieq.
Menurut Mahfud, Kedubes ataupun Konjen Indonesia akan dengan senang hati membantu warga Indonesia yang mengalami kesulitan di luar negeri. Termasuk dalam kasus Rizieq pun akan dibantu apabila ada laporan.
“Kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan,” pungkasnya.(jpg)
