JAKARTA — Dugaan pemotongan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) di Jawa Tengah dan Jawa Barat terendus DPR melalui berbagai modus. Kerentanan BLT BBM disunat dari beragam modus. Pertama, data penduduk yang meninggal tapi tetap tercatat sebagai penerima.
Kedua, pembelian kupon acara melalui beberapa kegiatan seperti gerak jalan di mana di dalamnya terdapat agenda pembagian BLT BBM. Ketiga adanya kewajiban uang BLT BBM untuk dibelanjakan di toko tertentu yang telah diperintahkan oleh oknum terkait.
Nah dari beberapa modus yang diterima ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Sosial, dan Kepolisian mengusut dugaan kasus pemotongan BLT BBM tersebut.
“Tidak tegas pihak-pihak yang melakukan pemotongan dana BLT BBM dengan memberikan sanksi berat,” jelas Ace Hasan Syadzily dalam keterangan resmi yang diminta Disway.id Kamis 22 September 2022.
DPR juga mendorong Kemensos dan Pemda untuk mengingatkan seluruh pihak yang menjadi bagian dari tim penyalur BLT BBM bahwa masyarakat harus menerima BLT BBM secara penuh. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan mengawal penyaluran BLT BBM agar dana tersebut diterima sesuai jumlah yang ditentukan dan tepat sasaran.
“Kami meminta Kemensos mengevaluasi skema penyaluran BLT BBM yang sekarang dan mencarikan skema penyaluran dalam bentuk lain yang menutup terjadinya celah pemotongan bantuan,” terang Ace Hasan Syadzily.
Ace Hasan Syadzily pun Mendorong Kemensos dan Pemda untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait prosedur pelaporan. Apabila menemukan kasus pemotongan BLT BBM dengan menyiapkan nomor hotline pengaduan.
Bila perlu menyiapkan pos pengaduan di setiap kantor Dinas Sosial di daerah untuk memudahkan masyarakat melaporkan berbagai permasalahan terkait penyaluran BLT BBM. “Kami mengajak masyarakat agar berani dan bersikap aktif melapor jika mendapatkan pemotongan atau mengetahui ada pemotongan dana BLT BBM di sekitarnya, sehingga pemerintah dan aparat dapat menindaklanjuti dan mengusut kasus tersebut,” jelasnya.
Tak kalah pentingnya sambung Ace Hasan Syadzily, pemerintah diminta terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. “Kami mendapatkan laporan dari Kepala Cabang PT Pos Indonesia Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bahwa penyaluran sudah mencapai 95 persen. Meski begitu, menurut saya ini masih terdapat kendala,” jelasnya.
