JAKARTA — Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tegas menyorot pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyinggung proses Pilpres 2009 usai pertemuan dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Pasalnya, dalam pernyataan itu Hasto menyebut demokrasi menghalalkan segala cara di Pilpres 2009. Salah satunya memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT).
Kamhar meminta Hasto tidak membuat pengalihan isu ditengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, dengan menuding Partai Demokrat menghalalkan segala cara di Pemilu 2009.
Baginya, Hasto tengah mengembangkan gaya politik post truth yang justru mendistorsi demokrasi. “Hanya menjadi benalu reformasi,” tegasnya.
Seharusnya sebagai the ruling party, Hasto ikut bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat pemilu. Apalagi, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati.
“Sebaiknya Hasto fokus saja dengan agenda partainya menunaikan janji-janjinya saat pemilu, kata Kamhar.
Soal kecurangan pemilu, Kamhar justru mengungkit jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi oknum anggota KPU RI yang terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara Harun Masiku.
“Termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum anggota KPU menjelang pemilu,” pungkasnya.
