JAKARTA – Pemerintah berupaya memaksimalkan pengintegrasian saluran transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Agar prosesnya berjalan efektif, Presiden Joko Widodo mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin fungsi kordinasi di kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait.
Jokowi mengatakan, kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodetabek sudah sangat merugikan secara ekonomi. Bahkan berdasarkan hitungan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), kemacetan tersebut mengakibatkan kerugian hingga Rp. 65 T setiap tahunnya.
“Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang. Nggak mungkin hal seperti ini kita teruskan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (8/1).
Saat ini, lanjut dia, ada sejumlah transportasi baru yang akan hadir di ibukota dan kota penyangganya. Yakni Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Keduanya akan melengkapi pengembangan moda TransJakarta, Kereta Bandara, dan Kereta Commuter Line (KRL).
Semua itu membutuhkan penataan tata ruang dan transportasi yang terintegrasi.
Kehadiran JK, diharapkan bisa membuat pengelolaan moda transportasi semakin terintegrasi. Pasalnya, kata Jokowi, masih terjadi tumpang tindih antar K/L maupun pemda. Untuk urusan jalan saja misalnya, ada yang dimiliki Kementerian PU, Pemda DKI, Pemda Banten, dan Pemda Jawa Barat.
“Kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu,” imbuhnya. Oleh karenanya, Jokowi berharap dilakukan penyederhanaan manajemen dan tidak saling lempar tanggung jawab.
