JAKARTA – Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (5/9). Mereka masuk kluster pelantikan tahap pertama.
Kesembilan itu di antaranya pasangan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum, Sumatera Utara Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah, Nusa Tenggara Timut Viktor Laiskodat – Josef Nae Soi, Jawa Tengah Ganjar Pranowo – Taj Yasin, dan Bali I Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
Selain itu, ada juga pasangan gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji – Ria Norsan, Sulawesi Tenggara Ali Mazi – Lukman Abunawas, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman dan Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan tidak bisa dilakukan secara serentak. Pasalnya, sebagaimana ketentuan UU Pemda, masa jabatan kepala daerah selama lima tahun bersifat mutlak. “Tidak boleh dikurangi satu hari ataupun ditambah satu hari,” ujarnya.
Adapun kondisinya, ada beberapa daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) gubernurnya belum berakhir. Misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru habis 17 September 2018 atau Gubernur Jawa Timur yang baru habis awal tahun 2019. Oleh karenanya, Tjahjo memprediksi akan ada pelantikan hingga lima kluster.
Tjahjo menambahkan, usai dilantik, gubernur harus langsung bekerja. Ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai bekal awal. Pertama, melakukan konsolidasi dengan berbagai level pemerintahan untuk memastikan program yang direncanakan bisa terlaksana. Kedua, berkomunikasi dengan Forkompinda yang meliputi DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, tokoh-tokoh daerah lainnya dalam rangka untuk menjaga stablitas daerah.
“Ketiga, saya mengingatkan pahami area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa,” imbuhnya.
Sementara itu, para gubernur yang dilantik mengaku akan langsung tancap gas menjalankan tugasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sebagai langkah pertama, dirinya akan membuat grup whatsapp. Grup tersebut nantinya akan berisi walikota, bupati hingga sekda yang ada di provinsi Jawa Barat.
Dia menuturkan, grup tersebut dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi antar daerah dengan pemerintah provinsi. Diakuinya, kemudahan teknologi harus dimanfaatkan. “Kalau tidak perlu bertemu kenapa bertemu,” ujarnya.
Adapun soal kebijakan di 100 hari pertama, Emil -sapaan akrabnya menargetkan untuk bisa meresmikan sejumlah program strategis. Mulai dari program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, program kesehatan, hingga pariwisata. “Intinya sampai desember kita banyak program unik dan spesial dari Jabar,” kata mantan arsitektur itu.
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan tim untuk perumusan Rancangan APBD 2019 yang akan dibahas dalam satu dua bulan mendatang. Sehingga harapannya, politik anggaran di APBD 2019 nanti sudah di desain sesuai program yang disusunnya. “Besok sudah akan dirapatkan paripurna di dewan, jadi aman terkendali karena kita musyawarah, saling memahami,” tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, karena dirinya incumbent, maka akan melanjutkan sejumlah program yang berlangsung. Di samping melakukan penguatan-penguatan terhadap program yang belum optimal.
Karena itulah, Ganjar mengaku tidak memiliki istilah program 100 hari kerja. Istilah tersebut, menurutnya sebatas teori orang-orang barat. “Saya incumbent kan, dan Gus Yasin (wakilnya) ini DPRD. Jadi sekarang 100 hari mbahas percepatan APBD,” ujarnya.
Sebagaimana arahan presiden, lanjutnya, yang perlu digenjot dalam program kerjanya adalah peningkatan ekonomi. Di mana upaya investasi harus dipermudah. “Pak Presiden kan mintanya infrastruktur beres, dan untuk SDM pendidikan,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, fokus lain yang perlu dilakukan adalah rekonsiliasi di akar rumput. Sebab, selama pilkada lalu, masyarkat Jawa Tengah relatif terbelah antara massa pendukungnya dengan pendukung Sudirman Said. Soal caranya, dia menilai tidak terlalu sulit. Rencananya, dia akan banyak melakukan kunjungan ke elit-elit politik yang berseberangan saat pilkada.
“Temen-temen PKB enggak dukung kita ya. Tetapi dengan konstrasi politik nasional, kan dukung pak Jokowi. Dugaan saya, jadi gampang,” kata politisi PDIP tersebut.
Sama halnya dengan Ganjar, Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku tidak memiliki program 100 hari. Yang ada adalah, target jangka pendek, menengah dan panjang. “Jadi semua direncanakan dan dibuatkan tim merealisasikan program sesuai yang kami kampanye kan pada saat pilkada,” kata dia.
Untuk waktu dekat, kata dia, Bali tengah bersiap menyambut hajat pertemuan IMF and World Bank Annual Meeting 2018 pada bulan depan. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar berjalan sukses.
Meski tergolong gubernur baru, dia meyakini tidak akan menjadi soal. Pasalnya, secara kepanitiaan, secara umum sudah ditangani pusat. Sementara Bali hanya memberikan amunisi pendukung. Pengalaman Bali menggelar even internasional juga dinilai sebagai jaminan acara berlangsung lancar.
Dia berharap, acara tersebut tidak hanya sebatas rapat, namun juga para tamu yang datang bisa sambil berwisata sehingga bisa menambah income daerah. “Kami berharap memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat di Bali khususnya industri UKM,” tuturnya.
Sementara untuk program ke depannya, Koster mengaku akan melakukan program pengutaan budaya. Dia menilai, budaya merupakan kunci utama eksistensi wisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata. Selain itu, penguatan juga dilakukan dalam hal pelayanan yang juga bisa mendukung wisata. “Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan di Bali. Di dalamnya mengembangkan infrastruktur darat, udara, laut secara terintegrasi,” pungkasnya.
(far)
