Ini Alasan Kejagung Tidak Memidana Korupsi di Bawah Rp 50 Juta

Jaksa Agung
Barang Bukti di Hadirkan saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , KPK juga menyita uang Rp3 Milyar tunai dan Rp2 Milyar dalam rekening buku tabungan, yang diduga sebagi suap terkait jabatan dan pembebesan lahan dan proyek pembangunan gendug di Kota Bekasi. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA — Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang tindak pidana korupsi dengan nilai di bawah Rp 50 juta tidak perlu disidang memicu polemik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mengklarifikasi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer menyatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR bukan tanpa dasar. Hal itu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bacaan Lainnya

“Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Kasus itu cukup diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan,” kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (28/1).

Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (27/1), mengatakan bahwa korupsi sebesar Rp 50 juta tidak akan diproses pidana.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.