Mufti menambahkan, BPKN akan mengawal evaluasi kebijakan ini dan mendorong keterbukaan informasi agar tidak terjadi kekeliruan data yang merugikan pengguna layanan. Ia menegaskan komitmen BPKN sebagai garda terdepan perlindungan konsumen dengan meningkatkan edukasi publik dan memperluas koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menolak narasi bahwa penonaktifan PBI terkait alokasi anggaran ke program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menegaskan isu tersebut sebagai hoaks.(**)
