“Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah regulasi untuk melindungi UMKM dari dampak negatif e-commerce asing dan memastikan bahwa pasar tetap adil dan seimbang,” tambah Mufti.
BPKN juga berharap Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) bisa melakukan seleksi atau kurasi terhadap produk UMKM yang berskala nasional dan internasional dengan harga yang murah dan berkualitas sehingga bisa bersaing dengan produk global.
“Dengan slogan one koperasi one produk, sedangkan untuk UMKM diperlukan klasterisasi dan kurasi sehingga bisa berdaya saing baik nasional maupun internasional,” pungkas Mufti.(*)
