Penolakan pemerintah terhadap KLB ilegal yang diselenggarakan kekuatan eksternal ini sempat membuat lega masyarakat, khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, di tengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Tapi pihak KLB ilegal ini rupanya belum jera, dan kini mencoba upaya hukum, walaupun di tengah jalan satu persatu pendukungnya rontok.
“Upaya hukum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra ini juga dikritik para ahli hukum dari berbagai kampus di Indonesia karena tidak cermat, mengandung kesalahan logika (logical fallacy) sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (legal anarchy), yang justru bisa menjadi bumerang bagi upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
