JAKARTA — Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pengurus serta kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk setia dan waspada. Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.
“Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” katanya lewat keterangan, Kamis (7/10).
Instruksi ini diketahui ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum dan beredar luas di kalangan pengurus dan kader. Dalam instruksi tersebut, Riefky Harsya juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal.
“Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD),” ujarnya.
Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP PD. Meski berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat dan Ketum AHY terus memperoleh kenaikan elektabilitas yang konsisten dalam berbagai survei.
Menurut Riefky, tren kenaikan itu dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil alih partai dan menjadikannya sebagai kendaraan politik menuju ajang kontestasi 2024. Upaya pengambilalihan itu terjadi sejak 1 Februari 2020, dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat.
