CIKOLE– komisi 2 DPRD Kota Sukabumi menyambut bak adanya rencana pemerintah daerah untuk membuat suatu lembaga khusus mengurusi dana bergulir pada sektor Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM). Bahkan Komisi 2 langsung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Provinsi jabar.
Dalam kunjungannya, Anggota komisi 2 DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari mengaku Dinas Koperasi Provinsi Jabar sangat mendorong untuk membentuk lembaga tersebut. Apalagi dalam pembentukan lembaga dana bergulir itu ada regulasinya. “Kemendagri pun mendorong disetiap daerah harus dibentuk kelembanggaan dana bergulir tersebut,” ujarnya.
Mereka pun sangat menyambut baik kalau memang pemerintah Kota Sukabumi akan membentuk kelembagaan tersebut. Seperti halnya di Kota Tangerang, Batam dan Maluku yang sudah ada lembaga mengurusi dana bergulir. “Ini posisinya sangat bagus untuk memberikan kemudahan kepada para UMKM untuk mengembangkan usahanya,” katanya.
Kelembagaannya itu kata Rojab bisa saja berbentuk UPT atau BUMD dibawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi. Tentunya harus dibuatkan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukumnya. “Ini perlu Perda dan political kelembagaan, apa ada perubahan SOTK karena dalam membentuk lembaga baru dibawah dinas,” terang dia.
Menurutnya, lembaga dana bergulir ini sangat sejalan dengan program Anyelir yang dimiliki Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan Andri Hamami. “Apakah program anyelir ini akan di adobsi atau punya konsep lain. Tapi kelihatannya di Rancanagan APBD 2019 diarahkan ke BPR dan BMT,”jelasnya.
Dengan adanya lembaga khusus dana bergulir ini kata Rojab akan memudahkan para UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun tetap persyaratannya harus lengkap yang tercatat di dinas koperasi. “Sekarang kan koperasi mengajukan permodalan melalui BPR dan BMT. Tapi kan mereka punya regulasi khusus, beda halnya dengan lembaga khusus dana bergulir,” pungkasnya.
(bal/d)
