Menurut dia, kesenjangan Akses tersebut dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, tak terkecuali di Kota Sukabumi berkisar 18 ribu dan Kabupaten berkisar 27 ribu.
Ditambahkannya, Banyak skema yang bisa dilakukan untuk memberikan solusi atas masalah pembiayaan ini, diantaranya melalui pusat investasi Pemerintah atau pihak ketiga yakni koperasi dan lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB) baik yang menjalankan konvesional maupun syariah dengan pola penyaluran executing (langsung) atau linkage (perantara) dengan syarat minimal telah beroperasi selam dua tahun dalam pembiayaan.
“Program pembiayaan kredit semacam itu menjadi angin surga bagi pelaku usaha kecil, mikro, atau ultra mikro untuk menggerakan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Namun sambung dia, ada hal yang tidak kalah penting yang mesti menjadi perhatian serius Pemerintah adalah pendampingan bagi pelaku usaha yang telah diberi kredit. “Pendampingan sangat penting, lebih-lebih pelaku yang disasar ialah usaha Ultra mikro, usaha Mikro, dan usaha kecil dengan pengalaman bisnis yang masih minim,” pungkasnya
(cr17/t)
