CIKOLE – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Sukabumi yang menangani Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 menargetkan rancangan usulan anggaran pembangunan daerah tersebut sudah bisa disahkan pada akhir November 2017 mendatang.
Saat ini, proses pembahasan serta kajian masih terus digenjot oleh tim pansus yang diketuai oleh Dani Ramdhani.
Untuk tahapan tersebut, pansus menggelar pembahasan bersama dengan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari lingkungan Pemda Kota Sukabumi.
“Masih ada sekitar 19 hari lagi untuk mengundang para SKPD untuk membahas usulan RAPBD.
Jika rencana kerja yang telah ditentukan ini bisa berjalan lancar, maka saya meyakini akhir bulan nanti RAPBD sudah tuntas dan bisa sampai sahkan melalui rapat paripurna,” ungkap Dani kepada Radar Sukabumi, kemarin (7/11).
Dia menambahkan RAPBD untuk tahun 2018 mengalami kenaikan di bandingkan dengan APBD tahun 2017 ini. Sesaui dengan ususlan yang disampaikan pemerintah daerah, total anggaran dalam RAPBD mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
Sementara tahun 2017, besaran dana yang dialokasikan di APBD hanya berjumlah Rp1,1 triliun.
“Ada kenaikan pendapatan juga pengeluaran, karena memang akutnasi pemerintah harus seimbang. Terpenting yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah dengan nilai anggaran APBD sebesar Rp1,2 triliun itu, harus bisa lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 320 ribu jiwa.
Untuk itu Dani juga mengimbau kepada setiap intnasi atau dinas, agar APBD ini digunakan tidka hanya sekedar orientasinya kepada program kerja saja, melainkan harus memperhitungkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apalagi, sejauh ini dalam pembahasan dengan sebagian instansi, dalam usulan RAPBD 2018 itu belum terlihat adanya pembangunan monumental.
Sebab hampir sebgaian besar anggarannya lebih dikonsentrasikan untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur,” tutupnya.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zein, beberapa waktu lalu mengakui jika usulan RAPBD untuk tahun depan mengalami kenaikan sekitar 5,3 persen.
Disebutkannya ada sejumlah pos yang pengalokasian anggarannya mengalami kenaikan, terutama di sektor indeks pembangunan manusia (IPM), yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
“Pemerintah daerah masih tetap komitmen pada peningkatan IPM. Ini bisa dilihat dari besaran anggaran untuk pos-pos yang menjadi indikator IPM.
Seperti bidang pendidikan pengalokasian danannya bisa mencapai 30 persen dari total APBD,” ujar Hanafie kepada Radar Sukabumi.
Disamping itu sektor perdagangan juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak perekonomian warga.
Hanafie menyebutkan untuk sektor yang satu ini terdapat berbagai bentuk bantuan yang bisa dimanfaatkan warga untuk penguatan modal usaha atau membuka usaha keluarga.
“Beberapa bantuan yang diproyeksikan untuk pelaksanaan program tahun depan sebagai upaya penguatan perekonomian warga.
Sektor perdagangan yang dimaksudkan tidak selamanya dalam bentuk infrastruktur pasar, tetapi juga penguatan modal usaha warga agar bisa menciptakan produk lokal yang bernilai jual tinggi,” ungkapnya. (cr11/t)
(cr11)
