Namun setelah adanya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat, maka jumlah rumah rutilahu yang bisa diperbaiki menjadi bertambah, seperti diantaranya sebanyak 222 unit rutilahu diperbaiki dengan memanfaatkan kucuran anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara bantuan dari Kementrian PUPR ditujukan untuk memperabiki 100 unit rutilahu. “Kami tetap meyakini di tahun mendatang, jumlah rutilahu akan semakin berkurang. Diperkirakan penurunannya bisa mencapai 25 persen dari total jumlah rutilahu yang tersisa saat ini yaitu sebanyak 4.415 unit. Hal tersebut dipicu setelah adanya penambahan kuota bantuan untuk rutilahu dari Kementrian PUPR melalui program BSPS,” bebernya.
Rencanannya, pada tahun 2018 mendatang jumlah rutilahu yang akan diperabiki lewat BSPS mencapai 1.100 unit. Dalam program perbaikan rutilahu ini, pemerintah telah menentukan persyaratan. Salah satunya rutilahu yang berdiri diatas lahan yang tidak bersengketa.
Sementara itu Ketua Divisi Kajian Potensi Daerah Sukabumi Civil Society, Suseno menuturkan hakekatnya penanganan rutilahu tidak akan meneui batas akhir. Pasalnya secara logika setiap bangunan rumah yang ditinggali saat ini akan melalui proses alami hingga akhirnya mengalami kerusakan akibat dimakan usia.
“Bangunan rumah yang saat ini berdiri megah, pada saatnya nanti akan mengalami kerusakan dengan sendirinya. Saat itulah rumah tersebut akan masuk dalam kategori tidak layak huni. Meski tidak ada ujungnya, namun dalam hal pengentasan rutilahu ini pemerintah daerah sudah menunjukan komitmennya,” ujar Suseno. (ton)
