“Untuk investigasinya saya makan langsung, saya gampang saja ngeceknya, saya makan di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi saya bayar dengan harga Rp2,5 juta, untuk PB1-nya kan Rp250 ribu, begitu saya cek PB1 yang Rp250 itu nggak masuk ke kas daerah,” cetusnya.
Dengan demikian, Ayep yang mengaku memiliki basic sebagai seorang pengusaha mengetahui betul terkait ongkos produksi rumah makan yang ia datangi. “Karena saya sendiri yang biasanya sebagai pengusaha jadi saya hafal bener berapa kos produksi, berapa hpp, berapa profit dan berapa pajak daerah yang harus diberikan kepada pemerintah akan seperti itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ayep menyebut atas dasar hal itulah dia membuat video jawaban terkait pertanyaan warganet, dan tidak mengandung unsur politik atau masa lalu. “Jadi saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada muatan politik dalam komentar saya dan saya bicara untuk masa depan tidak untuk masa lalu, yang lalu biarlah berlalu dan saya akan menghormati masalalu,” celotehnya.
Terakhir, dalam hal ini Ayep juga mengimbau para pengusaha atau pelaku usaha di Kota Sukabumi untuk jujur dan amanah sekaligus taat pajak. “Makanya saya menghimbau kepada seluruh pengusaha di Kota Sukabumi untuk jujur dan amanah dan taat bayar pajak. Karena ini menjadi tanggung jawab saya bahwa PAD harus naik dan pajak daerah ini harus naik, termasuk tugas saya bagaimana BUMD dan BLUD ini harus menguntungkan dan memberi kontribusi, itu yang saya maksud,” tutupnya. (bam/d)
