CIKOLE– Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gp Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar mengajak masyarakat untuk sadar informasi, terutama yang berkaitan dengan kepemerintahan. Menurut dia, hal ini dinilai penting sebagai bentuk pengawasan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat.
“Masyarakat bisa mengontrol perkembangan pemerintahan dan sengketa apa saja yang menjadi problem di Pemerintahan. Saat ini pun sudah terbentuk Komisi Informasi (KI) yang berpusat di ibu kota negara dan disetiap ibu kota provinsi.
Hal itu menjadi tumpuan rakyat untuk mengadukan berbagai instansi yang abai terhadap permintaan informasi,” ujar Deni Kepada Radar Sukabumi di sela-sela workshop keterbukaan informasi yang digelar Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kota Sukabumi di Aula IMWI Kota Sukabumi, kemarin (4/5).
Lembaga KIP sendiri, sambung Deni, sudah memasuki usia ke-10 tahun dan merupakan implementasi UU KIP. Sayangnya, aturan tersebut berjalan lamban. Akibatnya, berbagai informasi seperti proses legislasi di DPR/D, data BUMN/D, perizinan perkebunan, proses penganggaran APBD, dan alokasi dana desa masih sulit diakses publik. Bahkan UU KIP belum dikenal luas, termasuk di kalangan elite politik.
“Kalaupun Badan Publik sudah mulai memberikan pelayanan informasi, hal tersebut dilakukan secara parsial, apa adanya, tanpa sistem dan perencanaan yang baik. Ini tentu catatan serius yang memacu Komisioner Komisi Informasi di pusat dan daerah untuk bekerja lebih sistematis dan masif,” terang dia.
