Kebijakan ini juga berdampak pada moratorium penerimaan pegawai baru, sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan fiskal dan mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran.
“Fokus kita bukan sekadar administrasi, tapi pengentasan masalah sosial. Penerima program harus benar-benar warga asli Kota Sukabumi, bukan hanya ber-KTP,” tegas Ayep.(bam/d)
