CITAMIANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menargetkan zero kawasan kumuh di wilayah pusat perkotaan pada akhir tahun 2023. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi targetan tersebut, salah satunya dilakukan di Kecamatan Citamiang. Di mana, wilayah itu merupakan salah satu Kecamatan penopang pusat perkotaan.
“Masih ada satu kegiatan menuntaskan kawasan kumuh karena ada tujuh RW terdapat kawasan kumuh,” ujar Camat Citamiang, Aries Ariandi, belum lama ini.
Targetnya kata Aries, akhir tahun 2023 bisa zero kawasan kumuh wi wilayahnya. Terlebih, akhir tahun ini ada bantuan untuk kawasan kumuh di RW 04 yakni pembangunan saluran air bersih untuk warga. Menurut Aries, hanya tinggal tersisa sekitar 20 persen kawasan kumuh. Targetnya, di 2024 nanti akan zero kawasan kumuh.
Aries menuturkan, dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di lima kelurahan di Citamiang, pihaknya selalu menekankan program prioritas untuk penuntasan kawasan kumuh.
“Di setiap kelurahan ada usulan lima pembangunan fisik dan lima usulan non fisik. Harapannya akan memperhatikan skala priotias untuk menangani wilayah rawan bencana dan kawasan kumuh,”terang dia.
Upaya tersebut lanjut Aries, agar bisa mendongkrak penuntasan kawasan kumuh hingga zero. Sebab, penuntasan kawasan kumuh menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan, di wilayahnya tinggal tersisa 20 persen kawasan kumuh. ” Di Desember ini ada bantuan dan targetnya tidak ada lagi kawasan kumuh, “katanya.
Sebelumnya, Pemkot Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya menuntaskan kawasan kumuh. Sebab, saat ini menyisakan sekitar 190 hektare berdasarkan pembaharuan data pada 2021 lalu.
Salah satu langkahnya dengan melakukan terobosan dan kolaborasi baik dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. ” Berdasarkan SK Wali Kota Sukabumi pada 2015, awalnya ada 160 hektare jumlah kawasan kumuh,” ujar Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono.
Luasan tersebut dilakukan berbagai penanganan-penanganan, hingga akhir tahun 2022 kawasan kumuh tersebut bisa secara tuntas di selesaikan. Penuntasan ituberkat kerjasama dengan semua leading sektor termasuk dengan bantuan dari provinsi maupun pemerintah pusat.
“Namun saat pandemi Covid-19 melanda di 2021, diperkirakan kawasan kumuh akan lebih meningkat, karena tingkat kemiskinan juga ikut naik, “ungkap Frendy.
Oleh karenanya, Bappeda melakukan evaluasi kembali dan membuat baseline atau titik acaun data dari awal. Al hasil, Bappeda menemukan data kekumuhan sekitar 250 hektare pada tahun 2021 yang kategorinya kumuh ringan. Ia meyakinkan kawasan kumuh tersebut masuk kategori ringan dan segera bisa ditangani.
Perubahan data ini terang Frendy membuat SK baru yang menyatakan kawasan kumuh di Kota Sukabumi masih ada di angka 250 hektare. Dari jumlah itu, usaha penanganan yang dilakukan dari 2021 sampai 2023 telah menuntaskan sekitar 60 hektare dan saat ini menyisakan 190 hektare lagi. (*/why)
