“Fakta hari ini, masyarakat pribumi kesulitan mendapatkan air. Sementara para pengusaha, mengkomersilkan air yang ada. Tentu, kondisi ini sangat memprihatinkan dan merugikan masyarakat pribumi,” terangnya.
Bakti meyakini, perusahaan yang menggunakan air di Kabupaten Sukabumi ini telah mengantongi izin dari pemerintah, dengan konsekuensi membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan jumlah air yang digunakan.
Hanya saja, dalam pelaksanaan penggunaan air ini, dari pemerintah sendiri masih lemah dalam pengawasannya.
“Meskipun mereka memilik alat ukur, tapi tetap saja mesti diawasi. Sementara fakta hari ini, pengawasan dari pemerintah kami nilai masih lemah,” terangnya.
Mengingat kondisi saat ini, Bakti berharap pemerintah segera melakukan evaluasi segala perizinan perusahaan dalam menggunakan air bawah tanah. Ia khawatir, persediaan air di Kabupaten Sukabumi habis dan berimbas terhadap kemajuan daerah.
“Kami harap ada evaluasi. Supaya saat musim kemarau seperti sekarang, masyarakat Sukabumi tidak tersiksa,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadis Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Kabupaten Sukabumi, Adi Purnomo mengklaim, di Kabupaten Sukabumi memiliki dua cekungan air, yakni di wilayah Utara dan Selatan Sukabumi.
Untuk wilayah Utara Sukabumi, persediaan airnya mencapai 34 juta kubik. Sementara 114 perusahaan menyedot air dalam kurun waktu setahun sebanyak 12 juta kubik.
“Cekungan Selatan Sukabumi, air aliran bebasnya mencapai 276 juta kubik. Kondisi dikedua cekungan ini akan terus bertambah bila hujan turun,” ungkapnya.
Terkait dengan kesulitan air yang terjadi disejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, Adi menyebutkan kondisi tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas perusahaan yang menyedot air.
“Yang terjadi hari ini, karena daerah tersebut tidak ada cekungan air dan air pemukaannya mengalami kekeringan. Menurut kami, itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas perusahaan,” tandasnya. (Cr15/t)
