“Untuk itu harapannya, dari kami agar perusahaan baik juga pemerintah agar bisa dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat berpotensi terhadap pengurangan-pengurangan atau perselisihan dari dampak PHK tersebut dengan cara membangun hubungan industrial di masing-masing perusahaan itu sendiri,” imbuhnya.
Pihaknya menambahkan, pemerintah daerah melalui Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan juga legislator, dalam hal ini DPRD Kabupaten Sukabumi juga harus memberikan perhatian penuh mengenai dampak dari krisis global yang mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi. Bahkan PHK terhadap karyawannya.
“Harus ada langkah antisipatif dan alternatif dalam menanggulangi. Karena, sudah jelas akan semakin melonjak angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi akibat dari dampak PHK massal tersebut,” pungkasnya. (den/d)
