“Kami berharap dan saya mohon kerjasamanya dari BPN untuk bisa menyelesaikan program PTSL ini. Iya, kasian warga kami sudah bertahun-tahun menunggu sertifikat tanah, tapi hingga saat ini belum juga diterbitkan,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penataan Hak Pertanahan dan Pendaftaran Tanah pada kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi, Jumalianto kepada Radar Sukabumi mengatakan, pihaknya membenarkan terkait persoalan atau keluhan masyarakat yang sudah bertahun-tahun mengajukan program PTSL dan sudah ada pengukuran tanah oleh BPN bersama desa-desa. Tetapi, sertifikat tanahnya belum diterbitkan seperti yang terjadi di Desa Kebonpedes.
“Nah ini memang dulu sudah di ukur luas bidang tanahnya. Namun memang tidak semuanya terpenuhi. Pada waktu itu, semisal jatahnya itu ada 1500 namun hanya ada beberapa yang kebagian atau yang sudah diterbitkan dan sisanya kemarin saya minta dimohonkan kembali ke BPN. Apalagi semisal ada berkas dan NIK-nya. Maka bisa dibuatkan kembali permohonan sertifikat dan bisa juga pak kadesnya komuniksai dengan saya secara langsung,” pungkasnya. (den/d)
